Oleh: Kyan | 15/02/2014

Biasnya Pelayanan Samsat Tasikmalaya

Sabtu, 15 Februari 2014

Biasnya Pelayanan Samsat Tasikmalaya

##

Kepada Yang terhormat pejabat negara, bersamaan dengan hujan abu vulkanik kiriman dari Gunung Kelud, di suatu pagi di loket pendaftaran samsat CPDP Wilayah Kota Tasikmalaya, terjadi sebuah dialog yang mengarah pada perdebatan antara petugas pajak dengan orang yang mau bayar pajak.

“Tapi Pak, begitu prosedurnya. Bapak harus melampirkan fotokopi BPKB,” kata petugas sambil menengok ke teman sebelahnya, sambil membolak-balik lembaran fotokopi STNK dan KTP yang saya serahkan begitu tahu ternyata boleh di loket mana saja untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Kenapa papan namanya mencantumkan pendaftaran pajak tahunan dan lima tahunan, kalau bisa di meja mana saja. Saya sudah datang duluan, didahului oleh orang yang datang kemudian.

Petugas yang melayani saya bergerak agak ragu, menengok ke temannya satu lagi di belakang, dan bla bla bla menjelaskan mengenai kelengkapan berkas pendaftaran.Tapi yang saya lihat seperti ia sedang ancang-ancang untuk melakukan sebuah modus pelayanan.

“Betul, pembayaran pajak motor sudah online” tambahnya sambil tangannya menyusun dan menghekter berkas yang saya serahkan. Terpikir kemudian, kenapa berkasnya diterima dan dihekter kalau memang syaratnya belum terpenuhi semua. Dalam antrian yang sampai lima orang ke belakang, kenapa tidak langsung saja diserahkan kembali kalau memang sudah tidak bisa dinegosiasi lagi. Ini sudah diperiksa, dilihat-lihat dan ditimbang-timbang, bukankah itu isyarat sudah diterima kalau sudah disusun dan dihekter.

“Sudah prosedurnya begitu Pak, harus ada fotokopi BPKB” jawaban yang sama untuk membalas kengeyelan saya.

“Pak, saya sudah dua kali bayar pajak di CPDP Wilayah Bandung Barat, saya tidak diminta menyertakan fotokopi BPKB. Kenapa bisa beda?”

Karena petugas mendiamkan saya agak lama dan jawabannya selalu sama, meluncurlah kata-kata dari mulut saya, “Ini orang mau taat peraturan, mau taat pada negara, kok ini dipersulit.

Jawaban dua petugas hampir berbarengan, “Bukan mempersulit, tapi sudah peraturannya begitu Pak”. Retorika kata-katanya yang terakhir tidak saya pedulikan keburu saya melengos hengkang dari loket pendaftaran sambil membawa kesal. Dikira akan lancar yang tak perlu pulang ke Bandung, tapi hari masih pagi aku sudah dihinggapi hal yang tidak aku setujui.

Coba bayangkan saudara, saya mau patuh, mau taat bayar pajak, saya orang baik-baik begini yang hendak bayar pajak, meskipun jawaban mereka “bukan mempersulit” tapi kenyataan saya memang sudah dipersulit. Ini orang mau ‘menyumbang’ negara, kenapa harus dihalang-halangi.Bukannya dilancarkan dan dilempangkan, kenapa harus mempersulit pada orang yang mau taat. Kalau begini caranya, makin bertambah saja orang benci pada polisi. Makin banyak saja orang yang terus melaknat pemerintah hanya karena pelayanan yang tak nyaman.

Saya mau hengkang, tapi sayang sudah repot-repot datang ke Samsat kalau hasilnya nihil dan tidak saya peroleh penjelasan yang cukup subtil.

Saya sudah mangkir dulu sebentar dari yang seharusnya berkunjung ke sekolah-sekolah untuk tugas pekerjaan, ini sudah keliling-keliling mencari kantor Samsat, sudah berkeliling-keliling mencari mesin ATM supaya bisa langsung bayar, sudah saya fotokopi STNK dan KTP, dua dokumen yang diperlukan seperti kalau saya bayar pajak di Bandung, tapi ketika sudah di depan loket pendaftaran di kantor CPDP Wilayah Kota Tasikmalaya, ternyata masih ada berkas yang harus dipenuhi, dan untuk memenuhinya saya harus pulang dulu ke Bandung?

Petugas Informasi pun hanya bisa bilang, “Bisa difaks kan fotokopi BKPB-nya dari Bandung?”

Dia malah bertanya begitu. Pertanyaan yang sama antara petugas loket pendaftaran dan bagian informasi. Saya jawab wong di Bandung saya tak ada siapa-siapa, dan lagian BPKB kan tebal sampai beberapa lembar apa bisa difaks. Apakah ini hanya retorika pertanyaan saja, karena motor saya plat nomor D, polisi kalau menilang suka mengincar plat di luar wilayahnya untuk mencari-cari kesempatan menilang.Tapi apakah memang benar untuk bayar pajak di luar wilayahnya harus menyertakan syarat lainnya.

Saya ingin tahu apa sih filosopi dan substansi kenapa harus melampirkan fotokopi BPKB ketika bayar pajak tahunan. Undang-Undangnya mana untuk bayar pajak motor tahunan harus melampirkan fotokopi BPKB. Kalau bayarnya yang lima tahunan, saya masih bisa mengerti yang mungkin untuk mengecek kebenaran data fisik motor sesuai dengan dokumennya. Tanpa disarankan petugas, lalu saya ambil brosur peraturannya. Memang benar bahwa setiap bayar pajak harus menyertakan fotokopi BPKB. Karena sifatnya umum, mau pajak tahunan atau lima tahunan otomatis aturannya sama.

Namun yang jadi pertanyaan saya, kenapa di Bandung tidak dipersyaratkan itu. Dalam isi peraturan tidak disebutkan kalau bayarnya di luar wilayah harus melampirkan fotokopi BPKB.

Dia menjelaskan kenapa harus menyertakan fotokopi BPKB, karena dikhawatirkan motor tersebut masih belum lunas, khawatir BPKB-nya sedang dijaminkan di lembaga keuangan, lalu apa hubungannya dengan lunas dan belum lunas.

Mau lunas atau belum asalkan setiap tahun pajaknya terus dibayar, apa itu merugikan pemerintah? Kalau mau mengecek motor sudah lunasnya atau belum, apakah orang yang bayar pajak itu punya hutang atau tidak, apakah si pembayar pajak itu orang yang tertera namanya di STNK atau bukan, bukankah Samsat dan Leasing adalah sama-sama sebuah lembaga. Kenapa dari atasnya tidak nge-link data antara Samsat dan Leasing seperti halnya BI Checking? Misalkan alasannya kalau untuk mengetahui apakah motor yang mau dibayar pajaknya itu sudah berpindah kepemilikan berapa kali, bukankah semestinya harus sudah lengkap terdata di Samsat? Dengan perbedaan wajah di KTP antara orangnya yang bayar pajak dan tanda tangannya saja bisa dilihat.

Kenapa pejabat dari yang besar sampai yang kecil tak responsip dalam menyusun peraturan. Kenapa peraturannya tidak cukup memudahkan bagi mobilitas warga negaranya. Bukan kenapa-kenapa saya terus ngeyel, karenapasti ada banyak orang yang situasinya seperti saya. Ia datang dari tempat jauh di luar Tasikmalaya untuk berwisata, untuk berbisnis dan berinvestasi misalnya di Tasikmalaya, sementara pajak kendaraannya harus mau deadline dan harus segera dibayar, sedangkan dia masih banyak urusan di Tasikmalaya.

Meski memang sekarang sudah online, tapi belum tentu setiap orang tahu bahwa untuk bayar pajak tahunan harus melampirkan BPKB, untuk bayar pajak di luar wilayahnya harus ada fotokopi BPKB. Bukankah ketika akan bayarnya di Samsat Tasikmalaya saja, dan tidak tahu akan peraturan itu itu bukankah itu menciptakan ketidaknyamanan orang-orang. Bukankah kedatangan dia ke Tasikmalaya akan memberi sumbangan pada perekonomian Tasikmalaya.Tapi kenapa ini harus dihambat karena satu soal dan itu dipertanyakan relevansinya.

Mungkin karena sudah berpanjang lebar dalam perdebatan, sementara dia masih ada pekerjaan lainnya, lalu petugas pelayanan informasi pun berkata,

“Sebenarnya kalau normatif saya sudah katakan bla bla bla.. harus sesuai aturan. Tapi ada juga aturan yang ‘bias’.Kalau Bapak memintanya baik-baik dengan mengakui kesalahan, pasti ada jalan keluar.

Dia menyarankan coba datang ke loket pendaftaran dan mengakui kesalahan karena tidak bisa memenuhi semua persyaratan. Dan orang bodoh sekalipun akan tahu maksud aturan yang dimaksud ‘bias’ itu, artinya harus ada uang pelicin. Untuk melaksanakan ketaatan harus pakai jalan pelicin? Saya sudah melakukan kesalahan?Itu akan disebut kesalahan untuk bayar pajak hanya karena kurang satu berkas fotokopi BPKB?

Saya tak ingin menelan ludah sendiri, saya sudah marah-marahpada petugas pendaftaran, lalu sekarang harus meminta dan merengek-rengek meminta aturan ‘bias’dengan cara menyuap?

Mungkin saya akan lancar-lancar saja saya menyumbang negara dengan tambahanbeberapa rupiah untuk melicinkan pembayaran pajak motor saya. Tapi bukan itu yang saya cari, meski saya harus repot sendiri. Saya ingin jelas substansi sebuah peraturan itu apa. Kalau memang tidak diperlukan kenapa harus dicantumkan? Kenapa berbeda-beda peraturan antara wilayah satu dengan yang lain kalau mengacu pada nilai dan substansi yang sama? Kenapa dengan cara suap-menyuap untuk kemudahan orang tetap setia pada aturan negara?

Mungkin bagi yang membaca tulisan ini akan menjawab, “Anda saja yang tidak tahu peraturan ini. Anda lupa bahwa dalam melaksanakan ketaatan itu ada aturannya. Dan Anda yang tidak tahu, lantas Anda marah-marah dengan cara yang tidak semestinya.

Baiklah kalau responnya demikian.[]

 

 

Iklan

Tinggalkan sebuah komentar dan terima kasih !

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori